Soal Wagub Pengganti, PNA: Silakan Berdiskusi, Tapi Ingat Proses Hukum Masih Berjalan

M. Rizal Falevi Kirani. [Acehonline.co/Reza Gunawan]

BANDA ACEH - Ketua I DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA), M. Rizal Falevi Kirani, mengatakan dirinya mempersilakan partai politik pengusung Irwandi-Nova jika berkeinginan untuk berdiskusi membahas wakil gubernur Aceh pengganti untuk mendampingi Nova Iriansyah nantinya jika ditetapkan sebagai gubernur Aceh defenitif. Namun, dia mengingatkan para pimpinan partai politik pengusung, bahwa masih ada proses hukum yang berjalan terkait vonis pengadilan terhadap Irwandi Yusuf.

"Posisi wakil secara aturan memang hak dari partai pengusung, tetapi kita tidak boleh menafikan bahwa masih ada proses hukum yang berjalan sekarang (kasasi di MA). PNA yang jelas mendukung dan menghormati proses hukum itu, semua itu tergantung inkrahnya lah," kata Falevi Kirani kepada acehonline.co, Selasa (14/1/2020), di Banda Aceh terkait saran Ketua Umum DPP PDA Muhibussabri atau Abi Muhib yang menyarankan partai pengusung Irwandi-Nova berdiskusi untuk membahas wagub pengganti.

PNA, kata Falevi, membuka ruang seluas-luasnya jika para partai politik pengusung Irwandi-Nova lainnya ingin berdiskusi membahas wagub pengganti.

"Yang penting harus ada kepastian hukum untuk Pak Irwandi Yusuf. Makin cepat dibahas, maka secara aturan nanti ya semakin cepat dibahas di DPRA," jelasnya.

Baca juga: Terkait Saran Bahas Wagub Pengganti, Demokrat Aceh: Jangan Terburu-buru

Ketika ditanyai apakah di internal PNA pernah membahas persoalan wagub pengganti, Falevi Kirani mengatakan selama ini di internal PNA tidak pernah sekalipun menyinggung atau membahas persoalan tersebut.

"Sejauh ini setelah kejadian terhadap Pak Irwandi, kami belum membahas apapun. Nantinya jika putusan (pengadilan) sudah inkrah, baru nantinya PNA menggelar rapat koordinasi dengan DPW-DPW. Terserah nanti teman-teman DPW mengambil siakp seperti apa. Artinya kami tidak ingin mendahului proses (hukum) yang sedang berjalan. Yang perlu juga diingat bahwa masa jabatan itu (wagub pengganti) tidak boleh kurang dari 18 bulan, kalau tidak salah saya," ungkap Falevi yang juga anggota DPRA ini.

Baca juga: Soal Wakil Gubernur Pengganti, PDA Sarankan Partai Pengusung Irwandi-Nova Berdiskusi

Sementara itu ketika ditanyai apakah calon wagub nantinya harus murni dari partai pengusung atau diperbolehan dari luar? Falevi mengatakan PNA tidak membatasi sosok wagub pengganti harus wajib dari partai pengusung.

"PNA tidak seradikal itu lah. Kami melihat mana sosok yang punya kapasitas dan kapabilitas, untuk menjalankan visi-misi dan janji politik (Irwandi-Nova) pada pilkada lalu. Kemudian bisa menjalankan apa yang tersampaikan dalam rancangan pembangunan Aceh atau RPJM. Saya kira PNA tetap bersikap tidak seradikal itu harus dari partai pengusung," ungkapnya.

"Namun semua itu juga tergantung dari DPW-DPW PNA mana yang nanti direkomendasikan. Kami DPP hanya memfasilitasi keinginan kawan-kawan (DPW). Jika kader sendiri yang lebih layak, ya kader sendiri. Tapi jika tidak ada yang layak, maka kami tidak terlalu memaksakan kehendak. Dalam hal ini, tentu juga ada kewenangan dari partai-partai politik pengusung lainnya," tutup Falevi Kirani. []

Komentar

Loading...