Bappeda Lakukan Pembahasan Final Penyusunan Rencana Pertumbuhan Hijau Aceh

Sekretaris Bappeda Aceh Feriyana saat memberi sambutan dalam diskusi publik pembahasan final Rencana Pertumbuhan Hijau Aceh. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh melakukan pembahasan final Penyusunan Rencana Pertumbuhan Hijau Aceh atau Green Growth Planning.

Pembahasan final Rencana Pertumbuhan Hijau Aceh itu dilakukan dalam kegiatan Konsultasi Publik dan Webinar yang digelar di Banda Aceh, Rabu (18/11/2020).

Kepala BAPPEDA Aceh, Helvizar, yang diwakili Sektretaris BAPPEDA Aceh, Feriyana, Pemerintah Aceh telah memperlihatkan komitmen dan inisiatif dalam mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau melalui penyusunan dokumen masterplan dan roadmap rencana pertumbuhan hijau Aceh.

“Dokumen ini sejalan dengan visi Aceh Green pemerintah Aceh. Harapannya melalui konsultasi publik final ini dapat mencerminkan proyeksi masa depan Aceh dari aspek lingkungan, ekonomi dan sosial agar pembangunan daerah dapat lebih hijau dan lebih bersih. Pemerintah Aceh menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi terhadap semua pihak yang telah berkontribusi terhadap dokumen ini melalui diskusi-diskusi yang diadakan oleh tim Pokja Pertumbuhan Ekonomi Hijau Aceh,” kata Feriyana, saat membuka kegiatan tersebut.

Pemerintah Aceh, Feriyana menjelaskan, memulai kegiatan penyusunan rencana Pertumbuhan Hijau pada Maret 2020, yang diinisiasi dan didukung oleh Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (YIDH) dan difasilitasi proses penyusunannya oleh kolaborasi ICRAF (World Agroforestry) bersama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA).

“Proses pengumpulan data, wawancara dengan pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, melalui berbagai pertemuan dan diskusi telah dilakukan bersama para pihak, termasuk akademisi, pelaku dunia usaha, juga lembaga nirlaba. Selanjutnya, proses analisa data, pemodelan, dan proyeksi skenario pembangunan juga telah dilakukan dalam rangkaian penyusunan dokumen ini,” ungkapnya.

Proses perencanaan pertumbuhan hijau atau Green Growth Plan, lanjut Feriyana, dilakukan melalui kajian iteratif terhadap beberapa skenario pembangunan yang mempertimbangkan aspek kebutuhan lahan untuk berbagai fungsi dari berbagai pemangku kepentingan. Indikator tatanan sosial, kebijakan alokasi lahan, kesesuaian lahan, manfaat ekonomi (skala regional, usaha, petani) maupun aspek lingkungan, menjadi faktor penentu hingga diperoleh opsi ideal rencana tata guna secara spasial, praktik silvikultur yang ramah lingkungan untuk produksi komoditi unggulan, peningkatan nilai produk, maupun perbaikan rantai pasar.

“Pada gilirannya, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi signifikan yang sejalan dengan dampak lingkungan minimal menjadi keniscayaan untuk dicapai,” ujarnya.
Beragam rangkaian kegiatan, Feriyana menambahkan, telah dilakukan dan menghasilkan keluaran (output) berupa kajian historis terhadap pembangunan ekonomi Aceh di masa lalu yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

“Skenario business as usual dihasilkan melalui proyeksi data historis serta kajian menyeluruh terhadap rencana pembangunan saat ini,” jelasnya.
Di sisi lain, lanjut Feriyana, telah dibangun skenario Pertumbuhan Hijau melalui pembentukan visi dan tujuan bersama dalam pertumbuhan hijau di Aceh. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyusunan strategi intervensi, kajian menyeluruh dari sektor dunia usaha dan rencana tingkat kabupaten/kota, melalui rangkaian workshop dan Focus Group Discussion yang dikoordinasi oleh Kelompok Kerja (Pokja) Penyusun Rencana Pertumbuhan Hijau hingga menghasilkan Draft Dokumen Rencana Pertumbuhan Hijau Aceh.

Webinar konsultasi publik Rencana Pertumbuhan Hijau Aceh. [Foto: Istimewa]
Sementara itu Direktur YIDH Fitrian Adriansyah mengatakan konsultasi publik tersebut dipimpin oleh Sektretaris BAPPEDA Aceh dan Ketua Tim POKJA Pertumbuhan Ekonomi Hijau Aceh yang turut menghadirkan semua anggota Pokja GGP dan para narasumber penanggap untuk berdiskusi terbuka mengenai Pengembangan Implementasi Strategi Rencana Pertumbuhan Hijau (GGP) Aceh.

Dia juga mengatakan tinjauan lintas aspek, penyampaian rencana tindaklanjut (kebijakan, rencana, dan program), penegasan komitmen, dan rekomendasi dalam pembangunan Ekonomi Hijau Aceh menjadi bagian krusial dalam proses Konsultasi Publik Final, yang diikuti oleh keterwakilan pemangku kepentingan yang luas dari lintas sektor terkait, di antaranya para Kepala Dinas/Instansi, SKPA, Perguruan Tinggi, asosiasi usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta perwakilan SKP Kabupaten/Kota seluruh Aceh, masyarakat Aceh, dan rekan-rekan media.

“Kami sangat senang dapat membantu pemerintah Aceh menyusun dokumen Pembangunan Ekonomi Hijau ini dimana ini bisa menjadi jawaban awal untuk isu-isu utama di Provinsi Aceh terutama bagaimana mengembangkan pembangunan dan menurunkan kemiskinan tanpa menimbulkan bencana alam,” ungkap Fitrian Adriansyah.

“Dokumen ini, diharapkan dapat mewarnai bukan hanya kebijakan di Aceh, namun juga mewarnai implementasi pembangunan dan investasi hijau di Aceh. Kita berharap dokumen ini dapat diperkuat dan masuk dalam kerangka hukum di Aceh,” tambahnya. []

Komentar

Loading...